TEMPO.CO, Cirebon - Sekitar 7 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Cirebon, Jawa Barat terancam tidak bisa mendapatkan gaji. Seluruh pembiayaan dan pembangunan yang bersumber dari Anggaan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon tidak bisa terlaksana.
Penyebabnya, kepala bidang perbendaharaan yang berfungsi sebagai juru bayar posisinya masih kosong. Kabid sebelumnya, Eko Sambudjo telah diangkat menjadi kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Akibatnya, pencairan gaji PNS pun terancam tidak bisa dicairkan.
Menurut dia, pihaknya dengan berbagai cara mengupayakan agar gaji PNS tetap bisa cair. Namun Azis enggan menyebutkan upaya apa yang akan dilakukannya. "Hingga kini upayanya masih mentok," ujarnya. "Padahal dana tersebut sudah ada di APBD namun tetap tidak bisa digunakan."
Selain itu, semua pembiayaan dan pembangunan yang bersumber dari APBD Kota Cirebon belum bisa berjalan. Seperti pembayaran listrik, telefon, mamin (makan minum), beras untuk rakyat miskin hingga obat-obatan untuk puskesmas di Kota Cirebon. Termasuk sejumlah pembangunan infrastruktur yang dananya bersumber dari APBD.
Pada 5 November APBD 2015 Kota Cirebon telah ditetapkan. Dengan begitu, Januari 2015 semua pembangunan dan pembiayaan bisa terlaksana. Sekaligus untuk menghindari besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).
Bahkan tagihan rumah sakit Ano Sutrisno dari tanggal 30 Januari 2014 hingga 7 Januari 2015 sebesar Rp 125 juta dari RS Siloam dan Rp 12 juta dari RS Pertamina Cirebon belum terbayar. Padahal tagihan dari RS Siloam itu selalu bertambah setiap minggunya.
Baca juga:
Anak Raja Abdullah Ini Ungkap Kekejaman Ayahnya
Brigjen Penangkap Bambang 2x Mangkir Diperiksa KPK
Biarkan Mbah Ronggo, Jokowi: Ini Cara Bantu KPK
Bukti Bambang KPK Tak Perintahkan Kesaksian Palsu
Berita Selanjutnya
Artikel Terkait
-
Anak Petani dan PNS Calon Mahasiswa Unri Disebut Masuk Kelompok UKT Tinggi
-
Cara dan Syarat Daftar Sekolah Kedinasan STMKG 2024, Lulus Jadi PNS BMKG
-
Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024: STAN Sediakan Formasi Terbanyak, IPDN Kedua
-
Soal Mahasiswa dengan Orang Tua PNS Pasti Dapat UKT Tinggi, Ini Penjelasan Kemendikbudristek
-
5 Fakta soal Seorang Pria di Konawe Tiba-tiba Hampiri Jokowi dari Belakang
-
Ketahui Hak Pegawai yang Pensiun, Baik PNS maupun Karyawan Swasta
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
Anak Petani dan PNS Calon Mahasiswa Unri Disebut Masuk Kelompok UKT Tinggi
3 hari lalu
Aliansi Pendidikan Gratis Riau mencatat, lebih dari 50 calon mahasiswa Unri masuk kelompok UKT tidak sesuai kemampuan ekonomi orang tua mereka.
Cara dan Syarat Daftar Sekolah Kedinasan STMKG 2024, Lulus Jadi PNS BMKG
3 hari lalu
Pendaftaran sekolah kedinasan STMKG BMKG tersedia sebanyak 120 formasi.
Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024: STAN Sediakan Formasi Terbanyak, IPDN Kedua
5 hari lalu
Untuk tahun ini pemerintah mengalokasikan total 3.445 formasi yang akan diikuti 8 kementerian/lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan 2024.
Soal Mahasiswa dengan Orang Tua PNS Pasti Dapat UKT Tinggi, Ini Penjelasan Kemendikbudristek
6 hari lalu
Kemendikbudristek merespons isu soal isu mahasiswa dengan orang tua yang bekerja sebagai PNS dipukul rata mendapat UKT tertinggi.
5 Fakta soal Seorang Pria di Konawe Tiba-tiba Hampiri Jokowi dari Belakang
7 hari lalu
Seorang pria di Konawe, Sultra, secara mendadak menghampiri Jokowi dari belakang. Berikut sederet faktanya.
Ketahui Hak Pegawai yang Pensiun, Baik PNS maupun Karyawan Swasta
9 hari lalu
Berikut adalah hak yang wajib diterima karyawan yang Pensiun
10 Negara dengan Kinerja PNS Paling Efektif di Dunia, Ada dari Asia
11 hari lalu
Berikut ini deretan negara dengan kinerja PNS paling efektif di dunia, didominasi oleh negara-negara di Benua Eropa.
Kepala Desa Mendapat Uang Pensiun, Pekerjaan Apa Saja yang Mendapat Uang Pensiun Tetap?
17 hari lalu
UU Desa yang diteken Jokowi menyebutkan kepala desa akan mendapat uang pensiun, Profesi apa lagi yang mendapat uang pensiun tetap?
Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar
19 hari lalu
Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.
Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?
20 hari lalu
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?